News Update
Siantar News / Headline / Walau Rawan Masalah, Akhirnya DPRD Simalungun Terima P-APBD
Foto : Ilustirasi

Walau Rawan Masalah, Akhirnya DPRD Simalungun Terima P-APBD

SiantarNews|Simalungun-Meski rancangan Perubahan APBD tahun 2016 tidak berpihak kepada masyarakat dan rawan masalah, DPRD Kabupaten Simalungun pada rapat paripurna, Senin (21/11/2016) menyetujui rancangan peraturan daerah perubahan APBD TA 2016 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Selain itu, DPRD juga menyetujui empat buah ranperda tentang perubahan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah Dan Hibah barang milik daerah kabupaten simalungun berupa tanah dan bangunan kepada Kodim 0207 Simalungun dan Polres Simalungun.

Dari 7 (tujuh) fraksi yang ada, enam diantaranya kompak menerima, kecuali fraksi PDIP menerima dengan catatan. “Hanya fraksi PDIP yang menerima dengan catatan, selainnya menerima,” terang Wakil Ketua DPRD Simalungun asal PDIP Rospita Sitorus saat dihubungi via sambungan telepon selulernya, Senin (21/11/2016) sekitar pukul 12.10 WIB.

Pernyataan senada diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Simalungun, Suriadi. “Yang lain manis-manis aja bung, kita menerima dengan catatan,” jelasnya lewat layanan pesan singkat.

Sebelumnya, Bupati Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih dalam dokumen nota pengantar keuangan rancagan perubahan APBD TA 2016 menyebutkan, anggaran belanja sebesar Rp. 2.218.399.016.011,00 yang ditetapkan di APBD induk 2016, menjadi Rp. 2.393.399.1769.612,18  atau bertambah sebanyak Rp 175.000.163.601,18.

Sementara anggaran pendapatan sebesar Rp 2.358.381.021.741,00 yang ditetapkan di APBD 2016 menjadi Rp 2.335.406.077.510,52 atau berkurang sebanyak Rp 22.974.944.230,48.

Dari total belanja daerah yang direncanakan di P-APBD 2016 sebesar Rp 2.3 Triliun, alokasi belanja tidak langsung bertambah sebanyak Rp. 54.806.857.419,00 dari semula Rp 165.419.332.069,00 menjadi Rp 1.630.612.474.650,00.

Sedangkan anggaran belanja langsung hanya bertambah Rp 229.807.021.020,18 dari Rp 532.979.683.942,00. Padahal anggaran belanja langsung ini dibagi lagi ke pos belanja pegawai (Rp 97.398.247.415,100) belanja barang dan jasa (440.113.226.611,18).

Sedangkan menyikapi pemandangan umum fraksi Gerindra dan Hanura, Bupati JR juga mengakui kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga (utang proyek yang belum dibayar) sebanyak Rp 86.694.893.913,77.

Editor : REM

Baca Juga

Pengedar Sabu Kembali dibekuk Polres Simalungun

SiantarNews|Simalungun,- Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun, kembali melakukan perburuan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!