News Update
Siantar News / Headline / Lahan 200 Hektar Di Tapian Dolok, Tak Punya PAD
Lahan seluas 200 Ha yang tidak dikelola dengan baik dan benar (Foto Manson)

Lahan 200 Hektar Di Tapian Dolok, Tak Punya PAD

SIANTARNEWS|SIMALUNGUN-Seluas 22 hektar asset milik Pemkab Simalungun di Nagori Purba Sari, Kecamatan Tapian Dolok ditelantarkan dan tidak menghasilkan PAD.

Penelusuran Siantarnews, tanah itu ternyata dikelola oleh Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Simalungun. Warga yang mengetahui tanah itu dikelola KTNA, merasa keberatan, karena tidak menghasilkan PAD. Bila itu dikelola warga petani, akan dapat membantu perekonomian masyarakat.

“Apakah ini dinamakan pemerataan ekonomi kepada masyarakat,” kata D Silalahi (45) warga Nagori Purba Sari Kecamatan Tapian Dolok, yang ditemui disalah satu warung Jalan Besar Siantar-Medan, Rabu (30/9/2015) sekitar pukul 13.00 WIB

Menurut Silalahi, Pemkab Simalungun yang dipimpin oleh Bupati JR Saragih tak adil dan menimbulkan konflik kepada masyarakat. Mengingat aset Simalungun, seluas 200 hektar sekarang ini sudah diberikan kepada KTNA seluas 60 hektar, yang katanya menjadi percontohan kepada kelompok tani nelayan andalan.

” Apakah hanya KTNA yang menjadi masyarakat Kabupaten Simalungun. Bagaimana dengan kami warga Tapian Dolok? Akan tetapi, kuat dugaan bahwa KTNA ada hubungan kedekatan dengan Bupati. Maka lahan seluas 60 hektar diberikan kepada KTNA untuk dikelola,” tegasnya.

Dijelaskan Silalahi, Kalau memang KTNA hanya untuk membuat percontohan tidak harus 60 hektar, sudah cukup hanya 10 hingga 20 hektar saja. Semula KTNA berjanji hanya memberikan penyuluhan dan tidak langsung melakukan penanaman. Tapi kata Silalahi, KTNA sudah melakuka penanaman ubi dan jagung. “Disinilah yang terjadi kesenjangan sosial tadi. Bupati berpihak kelompok tertentu dan tidak memihak kepada warga yang kecil” ujarnya.

Sebelunya kata Silalahi, warga siap memberikan kontribusi kepada pemkab, namun setelah dikelola oleh KTNA tidak memiliki keuntungan bagi Pemkab.  “Kemana hasilnya ini, ke kas daerah kah untuk prningkatan PAD ? atau jangan-jangan ke kantong pribadi, untuk memperkaya diri sendiri” cecar Silalahi.

Ia juga mengatakan, Pemkab Simalungun bertindak diskriminatif dan menjadikan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin merana. “Masa diberikan lagi kepada yang sudah mapan ekonominya ” keluh Silalahi

Penulis Manson Purba

Editor : Rindu

Baca Juga

Demo Pengemudi Angkot : Kalau bisa yang berbasis online tidak ada !

SiantarNews|Siantar,- Pendapatan menurun, puluhan pengemudi dan pemilik Angkutan Kota yang beroperasi diwilayah Pematangsiantar melakukan aksi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!