Siantar News / Headline / Wahai Pemko Siantar dan DPRD, Cok Baca Syarat Revisi Perda RTRW Ini
Henry Dunan Pardede,SP.MM

Wahai Pemko Siantar dan DPRD, Cok Baca Syarat Revisi Perda RTRW Ini

SiantarNews|Siantar-Meski Perda No 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) belum genap berusia lima tahun, namun  Pemko Siantar melalui Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP3D) tengah gencar mendorong revisi Perda tersebut. Buktinya, pada Selasa 23 Mei 2017 pekan lalu, BP3D menggelar rapat Konsultasi Publik.

Terkait syahwat politik Pemko Siantar merubah RTRW, Dosen STIE Murni Sadar Kota Siantar Hendri Dunan Pardede, SE,MM angkat bicara.

Berdasarkan UU No 26 Tahun 2017 tentang Tata Ruang kata Hendri, merevisi Perda RTRW ada aturan dan tahapannya.

Merevisi Perda harus menghormati hak milik orang lain. Hal itu sangat jelas diatur dalam Undang-undang No.26 pada pasal 16 point (1,2,3 dan 4).

Peninjauan kembali RTRW hanya dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis seperti; Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Perubahan batas teritorial Negara yang ditetapkan dengan Undang-undang dan Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

Rapat konsultasi publik yang dilaksanakan terkait revisi Perda No 1 tahun 2013 membuat sebagian pihak keberatan oleh karena dasar dan aturan Revisi Perda RTRW tidak mengacu pada amanat UU. No. 26 Tahun 2007.

Alasan kebijakan Nasional seperti pembangunan jalan tol tidak mengharuskan Pemko merivisi Perda, karena undang-undang yang mengatur tentang alih fungsi lahan yaitu UU No.41 Tahun 2009 dapat dimungkinkan apabila alih fungsi lahan untuk kepentingan umum yang dibatasi pada berdampak pada pembangunan seperti; Jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, pelabuhan bandara udara, stasiun dan jalan kereta api dan pembangkit jaringan listrik. “Jadi, itu cukup jelas atas pembangunan jalan tol yang merupakan untuk kepentingan umum dapat dilakukan tanpa merevisi perda,” terang Hendri kepada Siantarnews.com, Selasa (30/5/2017).

Sedangkan alih fungsi lahan yang terjadi saat ini sambung Hendri adalah tindak pidana. Dan itu pelanggaran Undang-undang No. 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) atau yang sering disebut dengan Undang-undang Perlindungan Lahan yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2009.

Selanjutnya Undang-undang ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi danKabupaten/Kota) untuk melindungi lahan pertanian pangan dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan nasional serta sekaligus merencanakannya sebagai bagian dari penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Merevisi Perda tentu tidak dapat menghilangkan pelanggaran alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Siantar, karena daerah yang belum memiliki Perda RTRW sekali pun ada PP No.19 Tahun 2016  yang mengatur tentang lahan pertanian sesuai dengan UU No 41 Tahun 2009.

Oleh karena itu langkah yang sangat urgen dilakukan oleh Pemko Pematangsiantar lanjut ketua KTNA ini adalah moratorium atas alih fungsi lahan, melindungi lahan pertanian, memberikan insentif bagi petani yang mempertahankan lahan pertaniannya, membuat system informasi lahan pertanian terintegrasi serta pemberdayaan petani dan kelompok tani untuk mendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai amanat UU.No 41 Tahun 2009. (REM)

 

 

Baca Juga

Pematangsiantar Fasilitasi 1.000 Lowongan Kerja

SiantarNewslSiantar,-Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara memfasilitasi 1.000 lowongan kerja melalui pameran bursa kerja atau job ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!