News Update
Siantar News / Siantar / Hukum & Kriminal / Terkait Pungli , Pj Walikota : Masyarakat Jangan Memancing ASN Untuk Menyimpang Dari Aturan
Salah Satu Aksi Pungli yang tertangkap Kamera (Foto: tribun)

Terkait Pungli , Pj Walikota : Masyarakat Jangan Memancing ASN Untuk Menyimpang Dari Aturan

SiantarNews|Siantar,- Pasca dilantik menjadi PJ Walikota Siantar Senin (31/10/2016) , Antony Siahaan, SE,ATD,MT disela-sela acara jumpa pers usai melaksanakan acara silahturahmi dengan Forkominda, ASN dan FKUB, menjawab pertanyaan wartawan soal pungutan liar alias pungli yang marak terjadi.

Antony Siahaan, SE,ATD,MT yang juga menjabat sebagai  Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara ini dengan tegas mengatakan agar masyarakat berperan agar ASN tidak dipancing untuk melakukan pungli.

”Masyarakat juga jangan memancing ASN untuk berbuat menyimpang dari aturan. Jika ada pembayaran kepada aparatur, itu harus disertai bukti pembayaran yang sah. Jika ada diluar itu, tolong jangan diladeni, supaya kita semua ikut menjaga demi perbaikan kedepan,” Ujarnya ketika diwawancarai kru media.

Mendagri : Kepala Daerah Pelaku Pungli Akan diberi  Sanksi

Seperti diketahui pemerintah telah membentuk tim Saber Pungli untuk mengantisipasi maraknya kutipan liar yang terjadi dimasyarakat untuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengancam akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melakukan pungutan liar (pungli).

Tjahjo menegaskan, jika terbukti melakukan Pungli maka kepala daerah akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Sesuai dengan pasal 287 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah yang melakukan pungutan diluar akan dikenakan sanksi adminitratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 bulan,” kata Tjahjo, beberapa waktu lalu.

Diinformasikan Humas Setkab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong transparansi pengelolaan perizinan dan pengelolaan keuangan daerah melalui program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi.

“Selain itu upayanya adalah mengarahkan APIP  (Aparat Internal Instansi Pemerintah) daerah untuk melakukan pengawasan terhadap area rawan penyimpangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 76 tahun 2016 tentang kebijakan pengawasan tahun 2017,” kata Tjahjo

Adapun hal yang diawasi, menurut Mendagri, adalah dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu, penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat dan pelanggaran disiplin pegawai.

 

Baca Juga

Siang Bolong, Jabret Beraksi di Kota Pematangsiantar

SiantarNews|Siantar,-Dedi Ramadani (25) warga jln sibatu batu blok IX Kel Bah sorma kec Siantar Sitalasari ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!