News Update
Siantar News / Siantar / Politik & Pembangunan / Sudah Terlambat Hadir, Konflik Internal Fraksi , Picu Skors Rapat Paripurna DPRD Siantar
Suasana Rapat Paripurna DPRD Siantar

Sudah Terlambat Hadir, Konflik Internal Fraksi , Picu Skors Rapat Paripurna DPRD Siantar

SiantarNews|Siantar,- Rapat paripurna DPRD sempat diskors oleh Ketua DPRD untuk pertama kali. Skors bermula dari rapat paripurna DPRD Siantar terkait penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD), rabu (3/5) yang seyogyanya dimulai sekitar pukul 10.00 Wib itu, hanya dihadiri 3 anggota DPRD yakni Eliakim Simanjuntak selaku Ketua DPRD dan 2 anggota DPRD yakni Kiswandi dan Hendri Dunand. Akibatnya tidak quorumnya peserta rapat Eliakim Simanjuntak menskors rapat hingga satu jam.

Menjelang pukul 11.00 WIB, satu persatu anggota DPRD Siantar memasuki ruangan rapat paripurna. Akhirnya pukul 11.00 WIB, rapat dibuka kembali oleh Eliakim setelah quorum dengan jumlah peserta rapat yang hadir serta menandatangani daftar sebanyak 25 orang.

Fraksi Gerindra Pecah

Awalnya rapat Paripurna tersebut berjalan dengan baik hingga saat dimulainya pengusulan alat kelengkapan dewan. Fraksi Indonesia Raya DPRD Kota Siantar pecah menjadi dua kubu dalam usulan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hal ini karena Ketua DPRD Siantar mendapat dua surat dari Fraksi Indonesia Raya yang diketahui  dari surat yang dibacakan Sekretaris Dewan (sekwan), Mahadin Sitanggang.

Surat pertama terkait usulan komposisi AKD dari Fraksi Indonesia Raya yang ditanda tangani Ketua Fraksi, Oberlin Malau tanpa tanda tangan Sekretaris Fraksi, Henry Dunand Sinaga. Usulan tersebut berisikan komposisi alat kelengkapan dewan versi ketua Fraksi tersebut, dimana dalam usulan Komisi I diusulkan nama Henry Dunand, Komisi II diusulkan nama Hotmaulina Malau dan Komisi III diusulkan nama Oberlin Malau.

Untuk Badan Anggaran (Banggar) diusulkan nama Oberlin Malau, Badan Musyawarah (Banmus) diusulkan Hotmaulina Malau, untuk Badan Pembentukan Perda (BPP) diusulkan nama Henry Dunand Sinaga dan untuk Badan Kehormatan Dewan diusulkan Oberlin Malau.

Setelah membacakan usulan komposisi itu, Sekwan juga membacakan bahwa pimpinan DPRD juga menerima surat kedua dari Fraksi Indonesia Raya yang hanya ditanda tangani Sekretaris Fraksi, Henry Dunand Sinaga serta anggota fraksi, Hotmaulina Malau dan melampirkan surat dari DPC Gerindra Kota Siantar.

Dari surat kedua yang ditanda tangani Sekretaris dan anggota fraksi, surat tersebut berisi keberatan atas rotasi AKD yang dilakukan versi Ketua Fraksi dengan alasan,  secara formal tidak memenuhi kriteria dan hanya ditanda tangani Oberlin tanpa mengikutkan sekretaris.

“Idealnya, seharusnya surat ditanda ketua dan sekretaris agar resmi. Maka kami beranggapan surat tersebut tidak pernah ada. Kami meminta waktu kepada ketua DPRD dan tidak merespon surat itu. Kami dapat menjelaskan kepada ketua”, baca Mahadin sesuai isi surat.

Dalam forum rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD, Mangatas Silalahi mengatakan agar permasalahan dari Fraksi Indonesia Raya diselesaikan terlebih dahulu dan baru rapat dilanjutkan. Anggota DPRD, Kennedy Parapat menimpali bahwa yang diketahui DPRD Siantar, bahwa Oberlin lah sebagai Ketua Fraksi dan telah diparipurnakan. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Anggota DPRD Maruli Hutapea mengatakan bahwa masalah internal Fraksi Indonesia Raya tidak bisa dibahas di rapat paripurna DPRD Siantar.

Merespon berbagai usulan anggota DPRD, Eliakim kemudian angkat bicara, menurut Eliakim idealnya bahwa surat resmi itu ditanda tangani ketua dan sekretaris fraksi, sehingga apabila salah satu dari keduanya tidak menanda tangani, maka surat tersebut tidaklah sah.

Melihat situasi tersebut, akhirnya Kennedy senada dengan Mangatas dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian rapat paripurna dilanjutkan. Usulan tersebut kemudian ditepis oleh Henry Dunand dan meminta agar permasalah internal fraksi jangan sampai mengganggu rapat paripurna.

Akibat tidak menemukan solusi, akhirnya terjadi adu argumen. Mangatas mengatakan bahwa ketua fraksi bukanlah AKD dan tak pernah diparipurnakan, hanya diumumkan dalam paripurna saja. Dan bilamana permasalahan internal Fraksi Indonesia Raya tidak selesai, maka hasil rapat paripurna tersebut tetap sah. Akhirnya rapat paripurna kembali diskors selama 1 jam.(Rey)

Baca Juga

DKI Kota Toleransi Terendah, Manado Kota Paling Toleran Menyusul Pematangsiantar

SiantarNews|Jakarta,– SETARA Institute menggelar konfrensi pers terkait peringkat kota toleran se-Indonesia (IKT). Hasil Manado sebagai ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!