Siantar News / Headline / Soal Dugaan Korupsi Pajak, DPPKAD Tantang LSM Bidadesi
Ketua Bidasesi Andry Christian Saragih.

Soal Dugaan Korupsi Pajak, DPPKAD Tantang LSM Bidadesi

SIANTARNEWS | SIANTAR-LSM Bina Daya Sejahtera Simalungun (Bidadesi) mensinyalir adanya dugaan praktek atas pengelolaan Pajak Restoran yang dikelola langsung oleh DPPKAD Pematangsiantar. LSM ini diketahui telah dua kali menyurati Kejari Siantar, dan saat ini Kejari Siantar sedang mendalami kasus itu.

Menanggapi pengaduan itu, Kabid Pendapatan DPPKAD, Roni Sinaga, tidak ambil pusing dan tidak gentar menghadapi  pengaduan LSM Bidadesi. Roni mengatakan, tuduhan itu tidak berdasar dan fitnah, serta menantang Bidadesi  membuktikannya di Pengadilan.

“Silahkan saja mereka mengadukan, yang pasti, kami tidak akan gentar, semua akan kita buka, dan kami tantang LSM Bidadesi di pengadilan saja, bila perlu dibawanya data-data yang dimilikinya. Kami siap menjawab dan menjelaskan. Kami kaget darimana dasar mereka atas pengaduan itu, kenal saja kami tidak, apalagi konfirmasi sama sekali tidak pernah.

Maka tidak heran, jika tidak mereka yang terpidana kami buat, jelas saja mereka membuat fitnah, mengatakan DPPKAD korupsi pajak,.” beber Rony Sinaga saat bersama  Adiaksa Purba.

Dikatakannya, selama 2 tahun kas daerah berhasil bertambah pendapatan daerah dari Rp. 1,6 Triliun menjadi Rp. 2,55 Triliun.

“Kami sudah bekerja dengan maksimal, dan kinerja bisa diukur, selama lima tahun kas pajak tidak bertambah sama sekali, tapi kami sudah bisa menambah lewat kerja keras tapi tidak dihargai, ini pemikiran yang salah, ” keluh Roni.

Klasifikasi pembayaran pajak kata Roni  disertai marketting yang terorganisir, dengan meminta kejujuran serta transparansi pengusaha untuk membayar pajak restoran. Sesuai ketentuan, langkah awal segala jenis usaha untuk 6 bulan pertama tidak dipungut pajaknya, serta penghasilan akan diklasifikasikan dengan persenan, dan seterusnya akan ditetapkan dengan besaran pajak sesuai usaha dan penghasilan.

“Jiwa besar dan kesabaran kami, langsung menghadapi pengusaha, sejak maret yang lalu diterapkan Istilah pajak sesuai dengan Perda. Jika diimplementasikan pengutipan pajak, semua pengusaha wajib, tapi itupun sistem bill baru saja berlaku, dan untuk menghitung besaran pajak yang akan disetor, hanya menunggu kejujuran dari pengusaha saja kami.” tutur Roni.

Ia kembali menegaskan, bahwa apa yang dilaporkan LSM Bidadesi akan mereka hadapi. “Jika sudah dilaporkan, lanjutkan saja terus, sampai ketemu dipengadilan. ” ucap Rony menantang Bidadesi

Menurut Rony, data Bidadesi terkait pelaporan belum lengkap, jumlah Restoran bukan hanya 70 unit akan tetapi ada sekitar 200 Restoran. “Kurang masih data Bidadesi itu, mereka bilang 70 restoran diklasifikasikan dengan restoran kecil, sedang, dan besar , padahal ada 200 Restoran, kami siap kasih data, tapi harus Hakim yang mempertanyakan. Kami siap, hanya dengan menjelaskan seperti itu saja, jadi terganggu aktivitas kantor dan  keluarga.” tegas Alumnus UGM ini.

Sebelumnya diberitakan, LSM Bidasesi telah menyurati Kejari Siantar melalui surat, dengan nomor : Bidasesi/056/ Perm-Pms//IX/2015, tanggal 18 September 2015, tentang proses dan tindak lanjut laporan dan pengaduan tertanggal 19 September 2015 nomor: Bidasesi/051/Lap-DPPKAD/Pms/VIII/ 2015 yang ditujukan kepada Kejari Pamatangsiantar, perihal laporan dan pengaduan dugaan kejahatan tindak pidana korupsi pajak restoran pada DPPKAD Kota Pamatangsiantar

Pasca surat laporan dan pengaduan yang disampaikan, sampai dengan hari ini Jumat, 18 September 2015 Bidasesi belum mengetahui sejauh mana proses dari laporan dan pengaduan mereka  itu.

Menurut Bidadesi, merujuk laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemko Pematangsiantar Tahun 2014, Nomor : 22.A/LHP/XVII/05/ 2015, tanggal 22 Mei 2015, pada halaman 34, huruf a Pendapatan Pajak Daerah, tabel 6 anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014 dan Realisasi TA. 2013, khusus pada poin nomor 2 yang menyatakan bahwa pajak restoran dianggarkaan  sebesar Rp 2.5 Miliar dan realisasi Rp 2.535.927.000.-

Bidasesi merinci, setidaknya terdapat 11 restoran setiap bulan menghasilkan pajak kurang lebih sebesar Rp 295 Juta per bulan atau Rp 3.540.000.000 per tahun, untuk 37 restoran menengah atau sedang memperoleh pajak restoran rata-rata sebesar Rp 2.500.000 setiap restoran atau sebesar Rp 2.500.000. x 37 = Rp 92.500.000. per bulan atau Rp 1.110.000.000 per tahun.

Untuk restoran kecil yang jumlahnya 22 restoran, seluruhnya dalam setiap bulan dapat menghasilkan pajak restoran Rp 500.000 setiap restoran atau Rp 11.000.000 untuk 22 restoran per bulan atau Rp 132.000.000 per tahun.

Minimal atau sedikit-dikitnya pajak restoran Pematangsiantar tahun 2014 adalah sebesar Rp 398.500.000 per bulan atau sebesar Rp 4.772.000.000 per tahun.

Bagi Bidasesi meyakini pejabat Dinas PPKAD Pematangsiantar telah melakukan dugaan korupsi, dengan memungut pajak restoran akan tetapi tidak menyetorkan ke kas daerah sebagai PAD sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.236.258.000, yakni hasil dari Rp 4.772.000.000-Rp. 2.535.742.000.

Penulis : Saddan

Editor : Rindu

Baca Juga

DKI Kota Toleransi Terendah, Manado Kota Paling Toleran Menyusul Pematangsiantar

SiantarNews|Jakarta,– SETARA Institute menggelar konfrensi pers terkait peringkat kota toleran se-Indonesia (IKT). Hasil Manado sebagai ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!