Siantar News / Headline / Menggugat ke MK, Ini Penjelasan Kuasa Hukum Paslon Westo
Tanda Terima Berkas Alat Bukti Perselisihan Hasil Pilkada

Menggugat ke MK, Ini Penjelasan Kuasa Hukum Paslon Westo

SiantarNews|Siantar-Rapat pleno KPU Siantar tentang rekapitulasi perhitungan perolehan suara atas Pilkada Siantar Susulan yang digelar pada Rabu (23/11/2016) lalu, tidak berjalan mulus. Sebab, saksi Paslon Wesly Silalahi-Sailanto menolak menandatangani berita acara dan  Surat Keputusan (SK) rapat pleno rekapitulasi. Meski begitu, Bagi KPU Siantar penolakan itu tidak mempengaruhi keabsahan dari berita acara dan SK rekapitulasi perhitungan perolehan suara.

Sedangkan alasan penolakan kata Togi Siregar, pasangan Westo sedang melakukan upaya hukum terkait sengketa Pilkada Siantar. Alasan yang diutarakan Togi pun ternyata terbukti. Pada Senin (28/11/2016) kuasa Hukum Paslon Wesly Silalahi-Sailanto mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menerima berkas gugatan dengan nomor 152/PAN/PHP-KOT/2016

Tim kuasa hukum Paslon Westo, Bardin,SH saat dikonfirmasi Siantarnews.com pada Senin (28/11/2016) malam  sekitar pukul 20.15 WIB membenarkan pengaduan tersebut. “Iya benar. Tadi sekitar pukul 10.20 WIB,” katanya.

Ditanya apa materi gugatan yang disampaikan, Bardin bilang, pihaknya tengah berkordinasi dengan Paslon serta menajamkan bukti-bukti dugaan kecurangan. “Pada intinya pelanggaran pelaksanaan Pilkada Siantar Susulan,” ujarnya.

Terkait detail bukti-bukti yang disampaikan ke MK sambung Bardin, hal tersebut masih dimungkinkan disampaikan pada persidangan nantinya. Sementara, gugatan PHP paslon Wesly-Sailanto diperoleh dari daftar kelengkapan permohonan pemohon (DKPP) dan tanda terima. Tertulis pemohon Wesly Silalahi-Sailanto selaku paslon walikota dan wakil walikota Siantar. Sedangkan pokok permohonannya yakni perselisihan hasil pemilihan walikota Siantar tahun 2016. Berkas permohonan yang diajukan yakni permohonan 12 rangkap, surat kuasa bertanggal 24 November 2016 sebanyak 4 rangkap, alat bukti surat atau tulisan P-1 s/d P-14 sebanyak 12 rangkap.

Untuk meyakinkan majelis hakim nantinya kata dia, pihaknya akan memintai pendapat saksi ahli yang kredibel dan memiliki rekam jejak yang jelas. Wacana begitu, seperti menghadirkan pakar hukum tata negara Refli Harun,” pungkasnya mengakhiri.

Editor : REM

Baca Juga

Sedih! Kisah Suami Meninggal Memeluk Jasad Istri Usai Melayat Kerumah Keluarga Di Siborong-borong

SiantarNews|Siantar,- Sepasang suami-istri yang pergi melayat adiknya yang meninggal dunia di Siborong-borong berujung kisah sedih, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!