Siantar News / Siantar / Hukum & Kriminal / Komnas PA : Putusan Bebas Predator Anak di PN Siantar Melukai Hati Anak
Ketua Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait

Komnas PA : Putusan Bebas Predator Anak di PN Siantar Melukai Hati Anak

SiantarNews|Siantar,-Putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Siantar yang membebaskan dari segala tuntutan terhadap Benjamin Ganti Purba guru disalah satu SD Swasta di Pematangsiantar atas dugaan kekerasan seksual yang dilakukannya terhadap siswanya J (8) dengan alasan semua tuduhan yang dialamatkan kepada terdakwa tidak terbukti.

Membuat Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait angkat bicara. Ianya menyebutkan bahwa vonis bebas yang diberikan Hakim PN Siantar itu sudah melukai hati seorang anak.

“Putusan itu jelas sudah melukai hati anak dan sengaja menghambat penegakan hukum dan gerakan nasional mengakhiri kejahatan terhadap seksual terhadap anak,” tegas Arist, Minggu, (3/12/2017) sekira jam 15.00 Wib.

Arist menambahkan, Bahwa putusan Hakim yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan selain mencederai hak anak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual tetapi juga dengan keputusan tersebut Hakim itu dengan sengaja telah mengabaikan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak, UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tetang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengancam para predator dengan pidana pokok minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun dan dapat pula ditambahkan dengan pidana tambahan yakni hukuman seumur hidup bahkan hukumam kebiri (kastrasi) melalui cara suntik kimia, Inpres No. 01 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Terhadap Anak (GN AKSA).

“Oleh sebab itu tidaklah ada alasan bagi Hakim itu membebaskan terdakwa karena ancaman hukumannya minimal 10 tahun. Adalah tidak berlebihan jika Komnas Perlindungan Anak sebagai institusi independen yang bertugas dan berfungsi memberikan pembelaan dan perlindungan Anak di Indonesia mempertanyakan ada apa dibalik putusan hakim yang tidak punya perspektif dan sensitif hak anak?,” katanya.

Meski begitu, untuk mendapat kepastian hukum bagi korban, Komnas Perlindungan mendukung upaya banding Jaksa Penuntut Umum dan segera atas kejanggalan keputusan PN Siantar ini akan memberikan laporan kepada Komisi Yudisial dan kepada Ketua Mahkamah Agung di Jakarta.

Bahwa atas putusan yang melukai hati anak dan mengabaikan rada keadilan bagi korban dan menghambat Program Aksi Nasional pengakhiran kejahatan seksual pada Anak, Rabu 6 Desember 2017,

“saya akan datang lagi menemui ketua PN Siantar yang kedua kalinya untuk meminta informasi atas putusan PN Siantar yang seringkali membebaskan para predator kejahatan seksual pada Anak sebagai bahan bertemu nanti dengan Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Jakarta,” ucapnya dengan nada tinggi.(Robs|Ed)

Baca Juga

Kasi Pidsus dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pematangsiantar ‘Saling Lempar Bola’

SiantarNews|Siantar,-Hermanto Siagian SH.MH, selaku penjabat kasi pidsus di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar mengelak atau lempar bola ...