News Update
Siantar News / Headline / Gubsu Didesak Batalkan Anggaran 27 Mobil Dinas DPRD Siantar
Carles Siahaan

Gubsu Didesak Batalkan Anggaran 27 Mobil Dinas DPRD Siantar

SiantarNews|Siantar,- Terkesan sebagai bentuk pemborosan anggaran, LSM Pijar Keadilan minta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erri Nuradi agar membatalkan anggaran pengadaan 27 unit mobil dinas untuk DPRD Kota Siantar, yang tercantum di Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD (PAPBD) tahun 2016.

Demikian desakan itu disampaikan Ketua LSM Pijar Keadilan, Carles Siahaan SH, Senin (7/11/2016) di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Siantar Barat, Kota Siantar.

Katanya, permintaan  itu ia sampaikan, melalui surat LSM Pijar Keadilan, nomor 015/PK-PS/Eks/XI/2016, kepada Gubsu. Surat itu dikirm hari ini melalui PT Pos. Selain ditujukan ke Gubsu, surat juga “ditembuskan” kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Mendagri, Tjahyo Kumolo.

Dijelaskan Carles Siahaan, anggaran belanja pembangunan pada belanja langsung di Ranperda PAPBD Kota Siantar tergolong sangat kecil, bila dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Sehingga, selayaknya anggaran untuk kepentingan rakyat itu, diharapkan peruntukannya tepat sasaran. Dalam artian, anggaran belanja untuk kepentingan pembangunan yang dampaknya, dapat langsung dirasakan oleh rakyat.

Namun yang dilakukan Pj Walikota Siantar, Anthony Siahaan bersama DPRD Siantar, malah terkesan menciptakan anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien. Bahkan disinyalir sebagai pemborosan anggaran, dengan menganggarkan pengadaan 27 unit mobil dinas DPRD pada belanja langsung.

Sebut Carles, pengadaan mobil dinas di DPRD tidak diperlukan. Karena saat ini, sesuai informasi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kota Siantar, di DPRD telah terdapat 22 unit mobil dinas. Dari jumlahnya yang 22 unit, lanjutnya, maka mobil dinas di DPRD sudah berlebihan.

Dengan begitu, bila ditambah lagi dengan 27 unit, maka diperkirakan, akan terjadi pemborosan anggaran. Apalagi,  sesuai Permendagri nomor 11 tahun 2007, anggota dewan yang berhak mendapatkan fasilitas mobil dinas hanyalah pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua DPRD).

Sedangkan untuk menunjang operasional atau kinerja anggota dewan, mobil dinas lainnya berupa mobil pool yang ditempatkan (stand by) di Sekretariat DPRD. Serta, bukan mobil untuk fasilitas kepada anggota dewan.

Menurut Carles, Gubsu harus membatalkan anggaran untuk pengadaan 27 mobil dinas DPRD tersebut. Karena saat ini, Ranperda PAPBD Kota Siantar tahun 2016, prosesnya ada di Gubsu, untuk dilakukan eksaminasi (evaluasi).

Melalui peran dan kewenangan Gubsu untuk mengevaluasi itulah, LSM Pijar Keadilan meminta Gubsu, Tengku Erri Nuradi agar mencoret atau membatalkan anggaran pengadaan 27 unit mobil dinas DPRD Siantar. Lalu mengalihkan anggaran itu untuk keperluan pembangunan yang dampaknya dapat dirasakan rakyat secara langsung.

Editor : MGP

Baca Juga

Kapal Selam Argentina dan 44 Awak Hilang di Samudra Atlantik

SiantarNewslInternasional,-Angkatan Laut Argentina sedang kelabakan. Salah satu kapal selam milik mereka dengan 44 awaknya sudah ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!