News Update
Siantar News / Headline / DPRD Siantar Diminta Hentikan Akrobat Politik
Selviana Napitupulu

DPRD Siantar Diminta Hentikan Akrobat Politik

SiantarNews|Siantar-DPRD Kota Pematangsiantar pada Jumat (4/11/2016) lalu menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2016 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Salah satu poin penting di P-APBD 2016 yang disahkan, DPRD menyetujui pertambahan anggaran Pilkada Susulan. Selanjutnya pada Rabu 16 Nopember 2016, para wakil rakyat ini menggunakan hak pilihnya. Belum diketahui pasti siapa yang mereka pilih di TPS (tempat pemungutan suara) dari empat Paslon yang telah ditetapkan KPU Siantar. Dan hanya mereka lah yang tahu siapa Paslon yang mereka pilih, lantaran azas pemilu adalah bebas dan rahasia.

Setelah pemungutan suara selesai digelar, Paslon peraih suara terbanyak pun dimiliki Paslon Hulman Sitorus-Hefriansyah.

Namun tiba-tiba anggota partai pengusung dan pendukung Paslon TRS-Zainal dan Wesly Silalahi-Sailanto yang duduk sebagai anggota DPRD Siantar bersama kontestan (Paslon) berkumpul di Siantar Hotel pada Kamis (17/11/2016).

Lewat perwakilannya, Ketua Fraksi NasDem Frans Herbert Siahaan menyebutkan, mereka yang hadir mewakili 24 anggota DPRD Siantar dari jumlah 30 anggota DPRD yang terdiri dari fraksi Golkar, PDIP, NasDem, Hanura Keadilan Rakyat, Gerindra dan PAN, Pembangunan Sejahtera. “Kami 24 anggota DPRD Siantar terdiri dari 6 fraksi yakni Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura Keadilan Rakyat, PAN, Pembangunan Sejahtera dan Gerindra menyatakan menolak hasil Pilkada Kota Siantar,” kata Frans Herbert.

DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 161 menegaskan bahwa DPRD berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; menaati tata tertib dan kode etik.

“Akrobat politik yang dipertontonkan sejumlah anggota DPRD mencederai demokrasi dan bentuk penghianatan terhadap rakyat,” terang Dosen Universitas HKBP Nommensen Prof. Dr. Selviana Napitupulu saat dimintai tanggapannya, Senin (21/11/2016)

Menurutnya, jika ada dugaan kecurangan pelaksanaan Pilkada, sebaiknya ditempuh lewat jalur hukum dengan cara melaporkan ke Panwaslih setempat atau lembaga yang sudah ditentukan sembari menunggu prosesnya. “Mendukung pelaksanaan Pilkada lewat dukungan parpol kepada Paslon, lalu mensyahkan anggaran, tiba-tiba menolak hasil pilkada. Itu cara-cara yang tidak terpuji. DPRD juga kan harus menjadi contoh bagi masyarakat,” imbuhnya.

“Jika hasil Pilkada dibatalkan, lalu Pilkada diadakan lagi, terus anggarannya bagaimana? Kota Siantar kan masih ketergantungan dengan dana perimbangan, lalu bagaimana nasib Kota Siantar? pungkasnya.

Selviana pun berharap, akrobat politik yang dipertontonkan DPRD segera diakhiri, Dan DPRD fokus pada tugas-tugas konstitusional yang telah terprogram. “Examinasi Gubsu atas perubahan APBD 2016 mendesak dituntaskan, begitu juga dengan rancangan APBD 2017,” pungkasnya.

Editor : REM

Baca Juga

DKI Kota Toleransi Terendah, Manado Kota Paling Toleran Menyusul Pematangsiantar

SiantarNews|Jakarta,– SETARA Institute menggelar konfrensi pers terkait peringkat kota toleran se-Indonesia (IKT). Hasil Manado sebagai ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!