Siantar News / Headline / Awasi! Niat Revisi Perda RTRW Siantar, Rawan Kepentingan Pengembang Bermasalah

Awasi! Niat Revisi Perda RTRW Siantar, Rawan Kepentingan Pengembang Bermasalah

SiantarNews|Siantar,- Anggota komisi II DPRD Siantar, Asrida Sitohang meninggalkan ruang rapat Bappeda ditengah tengah rapat publik terkait rencana revisi Perda No 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada Selasa (23/5/2017) .

Anggota dewan dari fraksi Demokrat itu mengatakan jika rapat publik itu seharusnya dari rekomendasi Gubernur . Selain itu Pemko Siantar juga tidak dapat memberikan dasar yang jelas untuk merevisi Undang Undang Penataan Ruang.

“Mereka (Pemko, red) tidak dapat memberikan alasan kongkrit sehingga terjadi revisi tata ruang. Kalau gak ada rekomendasi gubernur ngapain diadakan rapat publik ini? Gak ada gunanya !, ” kata Asrida

Karena menurut Asrida, revisi Perda tentang Penataan Ruang sudah diatur didalam Undang Undang.

“Sementara revisi tata ruang itu diatur dalam Undang Undang penataan ruang, yaitu UU RI No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Jadi gak bisa semena mena dan mereka mengatakan akan terimbas dengan jalan tol,”Jelasnya dengan nada kesal.

Asrida juga menyayangkan alasan Jalan Tol membuat Pemko Siantar berencana merevisi Perda tentang penataan ruang. 

“Jalan tol itu sudah lama.  Jadi, kapan dia mengadakan pertemuan diskusi tentang bahwa mereka meminta untuk Kota Siantar dilintasi jalan tol,”Ujarnya.

Masih kata Asrida, rencana revisi perda tentang penataan ruang menjadi sarat kepentingan pengembang. Karena, jelas Asrida, menurut Undang Undang revisi penataan ruang seharusnya 1 kali dalam 5 tahun. Asrida pun meminta jika pemko ingin merevisi Undang Undang penataan ruang sebaiknya dilakukan tahun 2018 mendatang.

“Seakan akan ini saya lihat menjasi satu kepentingan pemecah sertifikat, kepentingan pengembang. Sudah jelas diatur di Undang Undang bahwa revisi tata ruang 1 kali dalam 5 tahun. Kalau mereka mau merevisi, tunggu saja nanti tahun 2018,”Jelas Asrida .

Perlu diketahui, marak diberitakan pengembang perumahan di Kota Siantar melakukan pembangunan perumahan di daerah yang ditetapkan Perda sebagai wilayah pertanian. Rencana perubahan Perda disinyalir untuk melegalkan kepentingan pengembang perumahan yang bermasalah. (Gid|Rey)

Asrida Ketika Memberikan Keterangan Usai Rapat di Bappeda

Baca Juga

Pematangsiantar Fasilitasi 1.000 Lowongan Kerja

SiantarNewslSiantar,-Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara memfasilitasi 1.000 lowongan kerja melalui pameran bursa kerja atau job ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!