News Update
Siantar News / Siantar / Politik & Pembangunan / Apa Kabar Perumahan di Siantar Yang Langgar Perda RTRW ? Termasuk Maranatha dan Syalom
Kepala BPN Siantar, Ramson Sinamo bersama stafnya Baris Sijabat ​

Apa Kabar Perumahan di Siantar Yang Langgar Perda RTRW ? Termasuk Maranatha dan Syalom

SiantarNews|Siantar,- Pembangunan sejumlah perumahan di kota Pematangsiantar, diduga melanggar Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Siantar tahun 2012 – 2032 RTRW hingga saat ini belum di tindak lanjuti. Sebelumnya sesuai keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di ruangan Komisi III DPRD Kota Siantar, 6 Maret 2017 lalu, disebutkan, perumahan Maranatha di Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Siantar, dibangun di atas zona pertanian.

Dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang, seiring dengan terbitnya sejumlah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) perumahan, yang disinyalir berada pada zona pertanian, membuat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Siantar, Robert Samosir, sempat menyatakan sikap sebelumnya.

Dikonfirmasi , Jumat (17/3/2017) yang lalu , Sat Pol PP yang dipimpinnya, mengaku selalu siap untuk menjalankan perintah penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan menjalankan tugas yang diperintahkan oleh atasan.

Robert juga sebelumnya menyampaikan  bahwa terkait dugaan perumahan Maranatha yang berdiri di zona pertanian, sehingga terindikasi melanggar Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Siantar tahun 2012 – 2032, ia tegaskan kembali, personil Sat Pol PP siap untuk menjalankan tugasnya.

Katanya, Sat Pol PP siap melakukan pembongkaran terhadap perumahan Maranatha, bila benar, perumahan itu berdiri pada zona pertanian. Karena, sesuai Perda, bangunan untuk kawasan perumahan, hanya bisa dibangun pada zona pemukiman. “Jadi, kalau perumahan itu melanggar Perda, kami siap membongkarnya,” katanya.

Pada bulan maret, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Siantar, Ramson Sinamo melalui stafnya, Baris Sijabat, pada Senin (6/3/2017) lalu juga angkat bicara dan menyampaikan, terdapat 8 perumahan yang keberadaannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

Hal itu disampaikan Baris Sijabat selepas rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kota Siantar. RDP itu sendiri membahas rencana perubahan (revisi) terhadap Perda nomor 1 tahun 2013 tentang RTRW.

Sebelumnya, Ramson Sinamo menyebutkan, dampak dari pelanggaran terhadap peraturan tentang penataan ruang dan wilayah tersebut, membuat BPN tidak berani atau tidak bisa menerbitkan sertifikat terhadap 8 perumahan tersebut.

Lalu, Ramson Sinamo meminta Baris Sijabat menyampaikan, perumahan yang sertifikatnya tidak diterbitkan, karena keberadaan lahan perumahan tersebut melanggar Perda RTRW Kota Siantar.

Dikatakan Baris Sijabat, di antara perumahan yang sertifikat lahannya tidak diterbitkan BPN karena melanggar RTRW, yang dia ingat hanya perumahan Maranatha yang terdapat di Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba.

Perlu diketahui, sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 26 tahun2007 tentang Penataan Ruang diatur sanksi pidana pelanggaran terhadap penerbitan izin yang peruntukannya tidak sesuai penataan ruang.

Berikut ini bunyi pasal 73 UU nomor 26 tahun 2007, ayat 1 “Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 7, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.
Ayat 2 “Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya”.

Sedangkan pasal 69 ayat 1 UU itu berbunyi, “Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.

Sampai berita ini diturunkan, kru siantarnews sedang berupaya melakukan konfirmasi kepada Kakan Satpol PP Kota Pematangsiantar terkait tindak lanjut terhadap perumahan yang diduga melanggar Perda tersebut. (Gid|Rey)

Baca Juga

Pematangsiantar Fasilitasi 1.000 Lowongan Kerja

SiantarNewslSiantar,-Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara memfasilitasi 1.000 lowongan kerja melalui pameran bursa kerja atau job ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!