News Update
Siantar News / Headline / Anggota DPRD Ini Minta Penegak Hukum Awasi Revisi Perda RTRW

Anggota DPRD Ini Minta Penegak Hukum Awasi Revisi Perda RTRW

SiantarNews|Siantar,- Rencana pihak Pemko Pematangsiantar merevisi Perda RTRW Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 menuai kritik dari anggota DPRD. Getolnya Pemko dalam mengusulkan revisi dinilai sarat dengan kepentingan pengembang bermasalah. Untuk mengawasi adanya dugaan praktik kepentingan dalam memuluskan revisi Perda, aparat penegak hukum (kepolisian , kejaksaan/APH) diminta untuk mengawasi dan menyelidiki proses revisi RTRW kota Pematangsiantar tersebut. 

Sebagai mana diberitakan sebelumnya banyak lahan pertanian di kota Pematangsiantar beralih fungsi menjadi kawasan perumahan yang sebelumnya adalah areal pertanian, sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2013. Selain diduga melanggar Perda, hal tersebut juga bertentangan dengan peraturan lebih tinggi yaitu PP Nomor 15 Tahun 2010 serta Undang Undang 41 tahun 2009. 

Bulan ini juga  Kementrian Agraria/Kepala BPN telah menerbitkan Peraturan Mentri Agraria RI No 6 tahun 2017 tentang tata cara peninjauan kembali tata ruang dan wilayah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mekanisme untuk melakukan revisi Perda. 

Menyikapi hal tersebut, salah seorang anggota DPRD Siantar menilai hal tersebut merupakan akal-akalan saja. Hal tersebut diutarakan saat dirinya meminta alasan Pemko untuk melakukan revisi Perda yang menurut aturan hanya bisa dilakukan di tahun kelima pasca Perda di undangkan. Dirinya juga menilai bahwa Bappeda disinyalir bekerja sama dengan pihak pengembang bermasalah dalam memuluskan revisi Perda RTRW tersebut.

Tak sampai disitu, saat wartawan berkunjung di ruang kerjanya, Senin (29/5), Politisi Partai Demokrat tersebut dengan tegas meminta agar aparat penegak hukum berperan mengawasi proses revisi Perda tersebut.

“APH diminta untuk selidiki revisi RTRW Pematangsiantar, hal ini diduga adanya intervensi pengembang perumahan kepada kepala Bappeda Pematangsiantar Drs midian Sianturi ,” ujar Asrida . 

Menurutnya lagi ketika rapat konsultasi Publik Terkait Rencana Revisi peraturan Daerah tentang Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar oleh Bappeda Pematangsiantar, Selasa lalu (23/5), dirinya meminta alasan yang jelas dan urgensi revisi Perda tersebut, namun tidak menemukan alasan yang jelas dan terkesan opini bukan berbasis data.

“Tidak bisa segampang itu, Bappeda melakukan rencana  atau keinginan untuk merevisi RTRW Kota Pematangsiantar. Mereka harus membaca Undang Undang yang mengatur tentang revisi RTRW ,” kata Asrida Sitohang. 

Dijelaskannya, Pemko Pematangsiantar melalui Bappeda , tidak boleh dengan semena-mena melanggar  ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan menteri agraria / kepala BPN RI No 6 tahun 2017 tentang  tata cara peninjauan kembali tata wilayah.

“Kalau mereka terus memaksakan kehendak untuk melakukan itu, maka Bappeda sudah melanggar Udang-undang, dan bisa dipidanakan. Kemudian mereka mengatakan revisi ini karena terimbas dari rencana pembangunan jalan tol. Pertanyaannya, dimanarupanya jalan tol itu ?, tolong ditunjukkan!,” katanya.

Diungkapkan Asrida, rencana pembangunan jalan tol itu sudah wacana lama yang masih sebatas pernyataan dan pemberitaan sehingga belum ditindak lanjuti dengan rapat kordinasi dengan pemko Siantar. Dirinya belum pernah mendengar atau rapat dengan pihak Pemko atau Pemko dengan pengelola pembangunan jalan Tol, dimana dipastikan akan berhubungan dengan penyediaan lahan.

“Hal itu tidak dapat ditunjukkan pihak Bappeda. Karena ketika dirinya mempertanyakan rekomendasi Gubernur Sumatera Utara, untuk revisi RTRW mereka tidak memberikan jawaban,” tutup Asrida. 

Asrida Sitohang Saat di Rapat Konsultasi Publik

Baca Juga

Meski Diguyur Hujan, Pelantikan DPC dan DPAC Partai Demokrat Siantar Simalungun Tetap Semangat

SiantarNews|Siantar,-Partai Demokrat laksanakan pelantikan terhadap pengurus DPC dan DPAC di Siantar tepatnya di lapangan Adam ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!