News Update
Siantar News / Regional / Medan / Miris ! Laporkan Maraknya Pungli, Petugas Medis Justru di Mutasikan
Mutasi Pegawai Medis di Puskesmas Simalingkar

Miris ! Laporkan Maraknya Pungli, Petugas Medis Justru di Mutasikan

SiantarNews|Medan,- Belasan staf medis Puskesmas Simalingkar kembali melanjutkan aksi mereka hari ini. Mereka bersikukuh akan terus menginap di Gedung DPRD Medan hingga tuntutan mereka di penuhi. Mereka menuntut agar DPRD Medan mendesak Walikota Medan supaya Surat Keterangan (SK) pemutasian terhadap delapan orang rekan mereka sesama staf medis dibatalkan.

Mereka mengatakan, hanya gara-gara melaporkan maraknya pungutan liar (pungli) di Puskesmas, belasan staf medis Puskesmas Simalingkar dimutasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan. “Kami dimutasi karena mengadukan pungli beberapa waktu lalu,” terang salah satu staf medis, dr Eni Ginting saat ditemui di gedung DPRD Medan, Selasa (30/5).

Staf lainnya yang turut dimutasi, Adalina Bukit menuding SK mutasi yang diterbitkan oleh Kadis Kesehatan itu merupakan buntut dari laporan pungli.

“Kami serius akan terus membongkar kasus ini hingga tuntas. Masak kami berlaku benar justru dikerdilkan?” timpa Esther Raflesya, dokter gigi yang juga dimutasi.

Ketua Komisi B Maruli Tua Tarigan berang. Ia mengecam Usma Polita karena telah berani mengangkangi rekomendasi dan anjuran dari Komisi B DPRD Medan.

“Ia juga tidak mengindahkan peringatan kami. Kasus mutasi ini juga sudah saya laporkan ke Nanda, Wakil Ketua DPRD Medan. Tapi si Usma bandal,” kata Maruli Tua Tarigan.

Maruli Tua prihatin atas kasus ini, karena telah berlarut-larut bahkan mengorbankan staf medis yang celik pikir. Semua bermula dari kearoganan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Usma Polita Nasution.

“Mereka berjuang untuk hal yang baik. Tapi si Usma ini tidak mendengarkan nasihat kami agar jangan ada mutasi. Jangan pakai kekuasaan. Hari ini akan kami bahas lagi kasus ini,” tandasnya.

Nama-nama pegawai yang dimutasi yakni drg. Erniwati, dr. Eni Ginting, drg Esther Raflesya, Adalina Bukit, Bungaria Sidabutar, Sarmarita Sitompul, Sontiara Siboro, Helfida Siregar

Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan juga marah. Ia mengatakan, mutasi yang dilakukan oleh Usma Polita Nasution tidak berkekuatan hukum. Bahkan melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Yang dilanggar yakni pasal 73 Ayat 2 yang bunyinya PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

“Mutasi hanya boleh dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, maka yang berhak melakukan mutasi adalah Walikota. Itu artinya SK kepala dinas itu melanggar UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. SK mutasi harus ditandatangani oleh walikota medan. Maka SK itu batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur formil dan materil,” terangnya.

Lebih jauh Sutrisno mengatakan, keluarnya SK ini menunjukkan masalah serius di Dinas Kesehatan Pemko Medan, dan tindakan ini merupakan pelanggaran UU. Sehingga staf yg dimutasi pakai SK Kepala Dinas tidak perlu khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa di Puskesmas Simalingkar. Sebab mutasi hanya dapat dilakukan oleh Walikota Medan dengan menerbitkan SK mutasi, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada kewewenangan Kepala Dinas melakukan mutasi.

“SK kepala dinas diabaikan saja. Walikota Medan diminta memerintahkan seluruh Kepala SKPD-nya membaca UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara agar memahami kewewenangannya,” pungkas Sutrisno.(SNW|SD)

Baca Juga

Gerindra Sumut Gelar Rakorda Konsolidasi Hadapi ‘Tahun Politik’

SiantarNews|Medan,- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Daerah ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!