Siantar News / Opini / Jangan Habiskan Uang Rakyat Untuk 27 Unit Mobil Dinas DPRD Siantar

Jangan Habiskan Uang Rakyat Untuk 27 Unit Mobil Dinas DPRD Siantar

Oleh : M Gunawan Purba

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari nama yang diberikan, lembaga itu menjadi tempat para wakil rakyat berkumpul. Tentunya, keberadaan lembaga itu, bukan untuk menghabiskan uang rakyat. Bukan pula untuk “mengakal-akali” uang rakyat yang ada di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Melainkan, lembaga wakil rakyat itu, sangat diharapkan, untuk mengawasi dan menyusun (menyiasati) penggunaan uang rakyat (APBD). Agar  pembangunan tepat sasaran, dan dampaknya, dapat dirasakan oleh rakyat. Juga untuk peningkatan pelayanan terhadap  rakyat. Pokoknya, untuk rakyatlah.

Tapi, apa yang dilakukan DPRD Kota Siantar? Mereka, para anggota dewan yang katanya terhormat, malah membuat kesal. Bahkan membuat marah.

Kesal, karena anggota DPRD Siantar saat ini terkesan tidak memahami prinsip penyusunan penggunaan uang rakyat yang diatur melalui PP nomor 58 tahun 2004 dan sejumlah Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri), yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah, maupun pedoman penyusunan APBD.

Pada peraturan itu, dijelas disebutkan, dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD (uang rakyat), baik anggota dewan maupun eksekutif (Walikota), harus mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kantor Lurah Simalungun yang terlihat reot
Kantor Lurah Simalungun yang terlihat reot

Namun, yang menyesakkan, belum lama ini, dewan disebut meminta anggaran pengadaan mobil dinas untuk DPRD Siantar, agar ditampung anggarannya melalui Perubahan APBD (PAPBD) tahun 2016 ini. Permintaan itupun terkesan sebagai pemborosan anggaran. Ditambah lagi, jumlah yang diminta tidak tanggung-tanggung, yakni, sebanyak 27 unit.

Padahal, armada mobil dinas di DPRD Siantar saat ini, tergolong masih sangat banyak, yakni, 22 unit mobil dinas. Baik mobil dinas untuk pimpinan dewan, pimpinan Komisi, anggota dewan, maupun untuk sekretariat DPRD.

Apalagi, jumlah anggota DPRD Siantar, cuma 30 orang. Dengan jumlah pimpinan dewan ada tiga orang, dan jumlah  komisi, juga  tiga. Sehingga, jumlah 22 unit mobil dinas saat ini, dinilai sudah sangat mencukupi, dan tidak perlu ditambah. Dimana, dengan jumlah 22 unit, rata rata pimpinan telah mendapat jatah mobil dinas lebih dari satu unit.

Bila mengacu ke Permendagri nomor 11 tahun 2007, yang disebut dalam aturan itu, hanya pimpinan yang berhak mendapatkan fasilitas mobil dinas. Pimpinan dewan itu adalah, Ketua dan Wakil Wakil Ketua DPRD.

Masih merunut ke aturan Menteri Dalam Negeri itu, tidak ada disebutkan, mobil dinas untuk anggota dewan maupun untuk fraksi. Kalaupun ada untuk anggota dewan, berupa mobil dinas pool di Sekretariat DPRD, yang fungsinya untuk menunjang tugas alat kelengkapan dewan.

Sehingga, bila dipaksakan ditambah 27 unit lagi, maka, amanah PP nomor 58 tahun 2004, terindikasi sudah diabaikan. Sebab, Kota Siantar masih membutuhkan anggaran pembangunan dan pelayanan untuk rakyat. Sehingga, pengadaan mobil dinas untuk dewan itu, bisa masuk kategori tidak efisien dan tidak efektif. Bahkan terkesan sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Kemudian (bila jadi diadakan 27 unit lagi mobil dinas), lantas untuk apa 49 unit mobil dinas di DPRD? Apa mereka mau gagah-gagahan? Apa mereka tidak berpikir, kalau dana untuk membeli mobil itu, akan menghabiskan uang rakyat hingga miliaran rupiah? Atau mereka hanya menginginkan kemewahan? Atau, apa mungkin, mereka ingin membuka usaha rental mobil?

Kalau mereka berpikir seperti itu, sudah saatnya rakyat bersatu, untuk “menghajar” mereka. Agar mereka segera dilengserkan dari “jabatan” wakil rakyat. Karena sikap begitu, sudah buat “palak”, dan bagian dari sikap memprovokasi, agar rakyat marah.

Parahnya lagi, selain permintaannya yang terkesan berlebihan, ada juga sikap lainnya dari anggota DPRD Siantar, yang membuat kesal. Seperti melakukan kunjungan kerja secara sertentak. Dimana, seluruh anggota dewan pergi meninggalkan Kota Siantar, menuju daerah lain. Seperti belum lama  ini, seluruhnya berangkat ke Malang (Jawa Timur) dan Manado (Dikatakan seluruhnya berangkat, karena kebijakan lembaga itu, memperkenankan seluruh anggota dewan untuk berangkat).

Hal-hal seperti itu, tidak kali ini saja dilakukan oleh anggota DPRD Siantar. Sebelumnya, juga mereka sudah demikian. Pergi meninggalkan Kota Siantar secara serentak.

Tentunya, kebijakan meninggalkan kota secara serentak, membuat, tak satu-pun anggota dewan yang siap menampung aspirasi rakyat. Bila rakyat ingin menyampaikan aspirasinya. Apalagi, masih banyak masalah di Kota Siantar, sehingga, tidak layak anggota dewan kunker (kunjungan kerja) secara serentak.

Dengan demikian, sikap lembaga wakil rakyat Siantar tersebut, bisa memunculkan rasa kesal. Lalu dapat pula memicuh kemarahan rakyat. Setidaknya, bila sikap seperti itu kerap ditampilkan para anggota dewan.

Untuk itu, Pj Walikota Siantar, sangat diharapkan perannya, untuk menggagalkan permintaan anggota dewan terhadap 27 unit mobil dinas. Serta masyarakat, agar lebih cerdas lagi, saat menentukan pilihan di saat Pemilu digelar.

Ditambah lagi, saat ini 9 kantor lurah di Kota Siantar masih mengontrak dan 1 kantor camat, juga mengontrak. Padahal, keberadaan kantor pemerintah terdekat dengan rakyat itu, sangat penting kedudukannya tidak berpindah-pindah.

Sehingga permintaan DPRD terhadap 27 unit mobil dinas, sangat membuat miris, ketika, sudah sejak lama 9 kantor lurah berstatus “menumpang”, meski dengan cara kontrak.
Untuk itu, jangan habiskan uang rakyat untuk mobil dinas DPRD, disaat kantor lurah masih ngontrak dan kondisinya masih cukup memprihatinkan. Dengan sejumlah kerusakan dan lusuhnya bangunan kantor lurah. *

Baca Juga

Deteksi Penggunaan Narkoba, Pegawai Kebangpol di Tes Urin

SiantarNews|Siantar,-Untuk mengetahui keterlibatan peyalahgunaan narkoba, badan kesbangpol kota Pematangsiantar melakukan tes urin kepada jajarannya. Tes ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!