Siantar News / Nusantara / Ombudsman: Maladministrasi Buka Celah Oknum Lakukan Tindakan Korupsi
Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai
Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai (Foto : Istimewa)

Ombudsman: Maladministrasi Buka Celah Oknum Lakukan Tindakan Korupsi

SiantarNews|Jakarta,- Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai menyatakan pihaknya terus melakukan tindakan pengawasan kepada Kementerian/Lembaga guna mencegah tindakan maladministrasi yang rentan membuka celah oknum tertentu melakukan berbagai tindakan korupsi.

Menurut Amzulian Rifai, negara-negara yang telah menjalankan sistem birokrasi yang baik, maka mengurangi tindakan maladministrasi yang juga berdampak mencegah tindakan korupsi.

“Ombudsman melakukan fungsi pengawasan publik yang dilakukan penyelenggara negara, Ombudsman mencegah terjadinya maladministrasi, yang merupakan pintu masuk tindakan korupsi, pelayanan publik yang baik maka tingkat korupsinya cenderung minim,” ungkap Amzulian Rifai kepada wartawan, usai penganugrahan predikat kepatuhan Kementerian/Lembaga di Jakarta, pada Selasa (5/12/2017).

Loading...

Selain bertugas menerima laporan dan pencegahan terhadap Kementerian/Lembaga, Badan dan instansi terkait, Ombudsman juga mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi atas adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan maladministrasi. Amzulian Rifai menyebut seperti kasus dugaan adanya pungutan liar di Tanah Abang yang dilakukan oknum Satpol PP melalui preman.

Ombudsman menyebut maladminstrasi yaitu PKL illegal, namun ditemukannya penyalahgunaan oleh Satpol PP.

“Ombudsman dapat melakukan investigasi sendiri, seperti kasus preman Tanah Abang lewat oknum Satpol PP Tanah Abang, kita permasalahkan PKL Tanah Abang, tidak Satpol PP tapi yang lebih menarik mendalami pelanggaran Satpol PP, persoalan kita PKL illegal,” kata Amzulian Rifai.

Amzulian Rifai juga mendorong Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhannya dalam memberikan pelayanan publik yang standar sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melalui penganugrahan predikat tertinggi oleh Kementerian/Lembaga.

Penganugrahan predikat tersebut diantaranya, Kepatuhan tertinggi tingkat Kabupaten yaitu Belitung Timur dan Bangka, tingkat Kota yaitu Manado, tingkat Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, kepatuhan tertinggi Lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), tingkat Kementerian yaitu Kemenaker, serta implementasi kepatuhan tertinggi yaitu Pemprov Sulawesi Selatan.

“Menjadikan Pemerintahan yang bersih, dilakukannya survei kepatuhan mempercepat kualitas pelayanan publik, semoga peraih nilai tertinggi memicu pelayanan publik dan menghindari maladministrasi,” tambahnya.(Red)

Klik Disini Untuk Mendaftar

Baca Juga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

34 Anak di Jakarta Utara terkena gizi buruk

SiantarNews|Jakarta,-Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, M Helmi mengatakan ada 34 anak yang menderita gizi ...