News Update
Siantar News / News Sumut / Pemko Gunung Sitoli Percayakan Pelatihan Satpol PP Pada Polres Nias
Pelatihan Satpol PP Oleh Polres Nias

Pemko Gunung Sitoli Percayakan Pelatihan Satpol PP Pada Polres Nias

SiantarNews|Gunung Sitoli,-  Pemerintah Kota Gunungsitoli, memberi kepercayaan kepada Polres Nias untuk melaksanakan pelatihan Personil SAT POL PP Kota Gunungsitoli, yang  Pelaksanaan Pelatihan akan dilaksanakan di Lapangan Apel Mapolres Nias, setelah Kemarin (senin 28/11/2016) dilaksanakan Pembukaan di Halaman Kantor Walikota Gunungsitoli.

Aiptu Halasan Hutagaol salah seorang Instruktur yang melatih personil Sat Pol PP, mengatakan bahwa pelatihan akan dilaksanakan selama 10 hari dengan jumlah peserta adalah 80 orang.

” Untuk pelatihan anggota Satpol PP akan deiberika beberapa jenis pelatihan yang diberikan adalah pelatihan baris berbaris, latihan beladiri, senam borgol, senam tongkat, pengedalian massa, termasuk juga beberapa kegiatan lainya seperti pengaturan lalulintas, TPTKP (Tindakan Pertama diTempat Kejadian Perkara) serta UU ITE“,  Ujar Aiptu Hutagaol Ps. Kanit Pam Obvit Polres Nias.

Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan personil Sat Pol PP dalam mengemban tugas pokoknya sebagai penyusun program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, melaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, pelaksana kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

Untuk pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, sedangkan dalam hal kewenangan, Sat Pol PP mempunyai kewenangan antara lain, menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Editor : Efrizal

Baca Juga

Survei TII: Medan Kota Terkorup 2017

SiantarNewslJakarta,-Hasil survei terbaru dari Transparency International Indonesia (TII) menyimpulkan kota Medan, Sumatera Utara, sebagai kota ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!