News Update
Siantar News / Nasional / Revisi UU ITE Diberlakukan, Diharapkan Mampu Menertibkan Penyebar Hoax

Revisi UU ITE Diberlakukan, Diharapkan Mampu Menertibkan Penyebar Hoax

SiantarNews|Jakarta – Mulai hari ini, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diberlakukan. Aturan ini diharapkan mampu menertibkan penyebar hoax dan fitnah di internet, namun jangan sampai kebablasan.

Ada tujuh poin utama yang jadi perubahan dalam revisi UU ITE yang diberlakukan pada Senin (28/11/2016) hari ini. Pasal mengenai penindakan terhadap pelaku pencemaran nama baik via internet tetap ada, namun ancaman pidananya dikurangi. Dari yang awalnya maksimal enam tahun menjadi empat tahun.

Dalam UU ITE yang baru, ditegaskan bahwa unsur pidana terkait masuk dalam delik aduan, bukan delik umum. Pidananya juga akan mengaju pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Terkait hal itu, Mabes Polri menyatakan ketentuan dalam UU ITE harus ditaati. Bukan cuma mereka yang dengan sengaja menelurkan fitnah, namun masyarakat harus menyaring informasi yang beredar dan tidak sembarang meneruskannya.

“Dalam revisi ini, kami mengimbau masyarakat luas untuk memahami kegiatan yang ada. Ketika mendapat satu posting, berpikir dulu sebelum meneruskan. Think before click,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016).

Masyarakat termasuk para pengguna media sosial harus mencerna informasi yang diterima. Informasi palsu (hoax) harus diwaspadai agar tidak disebarluaskan.

“Jangan sampai kita jadi pelaku atau korban dari postingan yang berbahaya. Kami akan memproses hukum terkait kegiatan seperti ini,” sambungnya.

Kalangan pakar komunikasi dan internet menyatakan UU ITE yang baru ini bak pisau bermata dua. Aturan ini bisa untuk menindak mereka yang sengaja menyebar hoax. Namun di sisi lain juga bisa berpotensi mengekang kebebasan berpendapat jika user dari aturan ini menggunakannya secara kebabalasan.

“Itu bikin ngeri orang posting di socmed,” kata Alfons Tanujaya dalam perbincangan hari ini.

Menurut pengamatan Alfonso, revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini masih dinilai positif. Namun ada satu yang digarisbawahi olehnya yaitu masalah kebebasan berpendapat.

“Tujuannya sih positif, supaya pihak-pihak yang sering melakukan provokasi bisa dijerat dengan dasar hukum yang kuat. Asal jangan digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat saja,” ucapnya.

Senada dengan Alfonso, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono mengatakan penggunaan UU ITE yang baru ini perlu diawasi. Namun dia tetap berharap UU ITE ini digunakan sebagaimana mestinya.

“Bukan membelenggu kebebasan berekspresi, karena kebebasan itu sendiri perlu berjalan di atas norma, etika dan nilai-nilai yang berlaku umum di masyarakat agar tercipta ketertiban umum,” papar Kristiono.

Menurutnya, dengan diberlakukannya Revisi UU ITE, yang perlu dikhawatirkan bukan soal pembelengguan kebebasan berekspresi saja, tapi ada hal lain juga yang harus jadi diperhatikan

“Yang perlu diawasi adalah dalam pelaksanaannya apakah sesuai tujuan yang diharapkan atau ada penyimpangan untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.
(fjp/imk)

Baca Juga

Anak Penjual Tuak Ini Harumkan Indonesia dikancah Karate Internasional di Belgia

SiantarNews|Pekanbaru – Siswa SD asal Perawang, Siak, Riau, Bufon Sinaga membawa nama harum bangsa Indonesia di ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!