News Update
Siantar News / Lipsus Pilkada / Terkait Aksi Boikot 24 Anggota DPRD, Pengamat : Kita Harap Kembalilah Kejalan Yang Benar
Pengamat Politik Siantar Kristian Silitonga

Terkait Aksi Boikot 24 Anggota DPRD, Pengamat : Kita Harap Kembalilah Kejalan Yang Benar

SiantarNews|Siantar, Sikap dan penolakan 24 anggota DPRD Kota Pematangsiantar terhadap pelaksanaan pemilukada , dinilai semakin menegaskan inkonsistensi dan interitas anggota dewan dalam memahami tupoksinya sebagai Budgeting, Legislasi dan Pengawasan.

Kristian Silitonga selaku pengamat politik Siantar ketika diminta pendapatnya Selasa (22/11),  sangat menyesalkan statement yang menolak hasil Pilkada susulan yang digelar pada tanggal 16 November 2016 yang lalu. Kebijakan penolakan itu diluar konteks dan tidak relevan dengan dengan fungsi kelembagaan legislatif. Fungsi dan tugas DPRD terkait penyelanggaraan Pilkada hanya terletak pada fungsi pengawasan dan monitoring pelaksanaanya, dan bukan pada wilayah pengambilan kebijakan.

“Pilkada itu hanya salah satu dari sekian banyak kebijakan daerah yang harus dikerjakan oleh DPRD bersama pemerintah kota sebagai bahagian unsur pemerintah daerah. DPRD jangan hanya terjebak dan terkunci dalam urusan Pilkada yang sudah selesai “,Ujarnya.

Lebih lanjut Kristian menyampaikan DPRD seharusnya lebih fokus dan skala prioritas kebijakan menyangkut penerapan PP No. 18 tentang penataan perangkat dan pembahasan PABD yang telah selesai dieksaminasi oleh Gubernur. Pemerintah kota Siantar harus tetap berjalan dan tidak perlu cengeng dan sentimentil terkait hasil pemilukada sehingga bisa menjadi syndrom “Buruk Muka Cermin Dibelah”.

“Sudahlah, soal sengketa pilkada itu sudah ada jalur dan mekanisme penyelesaiannya. Apabila masih ada yang harus dipersoalkan, diharapkan dewan harus bisa mengambil sikap yang lebih elegan dan terhormat. Bukan asal boikot dan menolak saja. Aturan mana pula yang mau dipakai ?, jangan nanti jadi bahan cemohan dan tertawaan publik nantinya”, katanya.

Konstruksi urusan pelaksanaan pilkada itu sudah sangat jelas dan teknis tahapan serta penyelesaian sengketanya, tidak ada ruang kewenangan DPRD dalam sistem dan konstruksi pilkada yang sejatinya bersifat independen.

“Untuk itu kita berharap mereka segera kembali kejalan yang benar dan mulai menindaklanjuti program-program  dan aneka kebijakan publik yang juga tidak kalah pentingnya. Soal Pilkada serahkan saja pada pihak yang berwenang!”, ucapnya menutup percakapan.

Editor : Edy

Baca Juga

Ngogesa Panggil Pengurus Golkar Usai Mengundurkan Diri dari Cawagub

SiantarNews|Politik,- Usai menyatakan mundur dari pencalonan Wakil Gubernur Sumut, Ketua DPD Partai Golkar Sumut Ngogesa Sitepu, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!