News Update
Siantar News / Headline / Dampak Pilkada, Siantar Terancam “Hancur”

Dampak Pilkada, Siantar Terancam “Hancur”

Para anggota DPRD Siantar berphoto bersama dua Calon Walikota Siantar, Wesly Silalahi dan TRS

 
SiantarNews | Siantar,- Selayaknya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan membawa perubahan yang lebih baik. Tapi di Kota Siantar, dampak Pilkada, malah melahirkan ancaman “kehancuran” terhadap kota itu, bila tidak segera diantisipasi oleh pemangku kepentingan.
 
Itu karena, Kamis (17/11/2016), bertempat di Siantar Hotel sekira jam 16.30 WIB, dari 30 anggota DPRD Kota Siantar, 24 anggota dewan menyampaikan resolusi yang dibacakan anggta dewan, yang juga Ketua Fraksi Nasdem, Frans Herbert Siahaan. 
 
Dalam resolusi itu, 24 anggota dewan  menyatakan menolak hasil  Pilkada Siantar. Selain menolak, para anggota dewan juga meminta hasil Pilkada yang sudah digelar, agar dibatalkan. Karena dinilai oleh mereka, banyak kecurangan terjadi dipagelaran Pilkada Siantar 16 Nopember 2016 kemarin. Diantaranya, terjadi praktik money politik secara massif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan salah satu paslon.
 
Bahkan, bila permintaan 24 anggota dewan ini tidak diakomodir oleh penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu), lalu, KPU Siantar tetap menetapkan paslon (pasangan calon) Walikota dan Wakil Walikota yang melakukan praktik money politik, sebagai pemenang, maka sosok Walikota dan Wakil Walikota seperti itu nantinya, akan diboikot dan ditolak oleh 24 anggota dewan, hingga masa periode para anggota dewan itu berakhir ditahun 2019 mendatang.
 
Bila itu terjadi, sebut Wakil Ketua DPRD Siantar,  Mangatas Silalahi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Siantar, maka, segala kebijakan atau program dari sosok Walikota yang seperti itu tidak akan diakomodir atau ditolak oleh 24 anggota dewan. “Karena kami tidak mengakui dirinya sebagai Walikota. Tapi ingat, yang ditolak sosoknya, bukan Pemerintah (Pemerintah Kota Siantar),” ucapnya.
 
Malah lanjut Mangatas, bila hasil Pilkada 16 Nopember 2016 tidak dibatalkan, dengan kekuatan 24 anggota dewan dari 30 anggota yang ada, maka, DPRD Siantar ia yakini, tidak akan pernah membahas Perubahan APBD Siantar 2017. Serta, juga tidak akan membahas APBD Siantar tahun 2018 maupun tahun 2019.
 
Dengan demikian, program dan kebijakan anggaran dari Walikota seperti itu, akan tetap menggunakan APBD tahun 2017. Dampak dari tidak dibahasnya usulan perubahan APBD 2017 maupun APBD 2018 dan 2019. 
 
“Nantinya, bakal tidak akan dibahas P APBD 2017 dan APBD 2018 maupun 2019. Maka berlakulah selalu APBD sebelumnya (2017), melalui Perwa (Peraturan Walikota),” tandas Mangatas.
 
Lebih keras lagi disampaikan Frengki Boy Saragih dari Partai Nasdem. Katanya, 24 anggota dewan nantinya, pada rapat-rapat DPRD Siantar, tidak akan mau dipimpin oleh  Ketua DPRD Siantar, Eliakim Simanjuntak (politisi Partai Demokrat).
 
Bila Eliakim nantinya tetap memaksakan untuk memimpin rapat, maka 24 anggota dewan akan melakukan aksi Walk Out. Karena, 24 anggota dewan, nantinya, hanya mau dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Siantar, yakni Mangatas Silalahi atau Timbul Marganda Lingga dari PDI Perjuangan. “Itu bakal terjadi, kalau hasil Pillkada tidak dibatalkan,” ujar Frengki Boy.
 
Resolusi anggota DPRD Siantar yang partainya mendukung dan mengusung dua pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Teddy Robinson Siahaan – Zainal Purba (nomor 3) dan Wesly Silalahi – Sailanto (nomor 4), berasal dari Partai Hanura, PKPI, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Golkar,  PDI Perjuangan, PPP, PAN dan PKS.
 
 
Editor : MGP

Baca Juga

Meski Diguyur Hujan, Pelantikan DPC dan DPAC Partai Demokrat Siantar Simalungun Tetap Semangat

SiantarNews|Siantar,-Partai Demokrat laksanakan pelantikan terhadap pengurus DPC dan DPAC di Siantar tepatnya di lapangan Adam ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!